Law & Justice Review Journal

Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam

2021-11-08T03:47:23+00:00

Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tnpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia), Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu :“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut urf. Yang dimaksud dengan urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf disebut juga dengan adat (kebiasaan).

Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia

2021-11-08T03:47:20+00:00

Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan dikalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Dengan kata lain hukum perdata Islam adalah privat materiil sebagai pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang khusus diberlakukan untuk umat Islam di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab juga dalam praktik-praktik keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik karena hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, ahwal al-syakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan dan tentu saja dalam masalah ibadah

Cyber Espionage Sebagai Ancaman Terhadap Pertahanan Dan Keamanan Negara Indonesia

2021-11-08T03:47:17+00:00

This research aims to analyze the norms that have a blur (Vague Norm) against Cyber Espionage related to Indonesia's legal ability to accommodate Cyber Espionage attacks. In addition, this study also aims to analyze Indonesia's efforts to overcome the Cyber Espionage attack that could threaten the stability of national defense and security. The type of research in the legal research method used is normative juridical with three problem approaches, namely the Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. Primary and secondary legal materials that have been collected will be processed through deductive methods and an analysis of legal materials is carried out, namely by systematic interpretation and extentive interpretation. So based on the results of the discussion, then there is a Vague Norm about Cyber Espionage that affects Indonesian law in accommodating. The efforts taken by Indonesia to deal with Cyber Espionage outside of juridical efforts began with the preventive efforts of Cyber Security and Cyber Defense, optimizing the role of the TNI, BIN, and POLRI as national resources in defending the country's defense.

Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia

2021-11-08T03:47:13+00:00

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang sering terjadi di dalam masyarakat, tepat praktek jual beli mudah dijumpai di pasar, setia penjual dan pembeli memiliki suatu kewajiban, kewajiban penjual yaitu memberikan barang jualannya kepada pembeli dan kewajiban pembeli yaitu memberikan uangnya terhadap penjual. Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita viral di media sosial dangan adanya sbuah pasal muamalah yang terletak di Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Dalam prakteknya pasar tersebut menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran. Penelitian menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Mata uang dinar dan dirham merupakan bukan mata uang sah sebagai alat transaksi pembarayaran dalam jual beli di negara Indonesia, sebagai negara hukum mengani masalah mata uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam undang-undang tersebut menyatakan rupiah sebagai mata uang yang sebagai alat transaksi pembayaran jual beli. Setiap orang dilarang menggunkan mata uang selain rupiah sebagai alat transaksi pembayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seseorang melanggar larangan tersebut dikenakan sansksi pidana paling lama pidana kurungan satu tahun dan denda sebanyak dua ratus juta rupiah.

Dengan adanya larangan pengguanaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran, maka perjanjian jual beli yang terjadi di pasar muamalah tersebut harus diketahui keabsahannya, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi sayarat-syarat sahnya perjnajian yang diatur dalam palal 1320 KUHperdata, adapun syarat sahnya perjanjian yaitu : adanya kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi perjanjian jual beli tersebut tidak sah secara hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai suatu sebab yang halah yang mempunayi pengertian perjanjian yang dibuat harus tida bertentangan dengan kesusialaan dan undang-undang, yang menggunakan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran.

Restore Recognition Of Legal Pluralism As A National Law Development Model That Is Justice

2021-11-08T03:47:10+00:00

Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution explains that the state recognizes and respects the customary law community and their traditional rights as long as they are still alive. The purpose of macro-legal politics that accommodates written and unwritten laws is implemented in a variety of messo (intermediate) legal politics through various laws.

During this time the recognition of the existence of customary law as a manifestation of recognition of legal pluralism for example in Agrarian Law is often ignored. Then it takes recognition of strong legal pluralism in supporting legal development in Indonesia regulated in Law no. 17 of 2007 concerning the National Long-Term Development Plan of 2005. with due regard to the plurality of applicable legal arrangements.

Konformitas Hukum Kepolisian dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut Indonesia

2021-11-08T03:47:07+00:00

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peluang yang besar sebagai poros maritim dunia, karena laut di Indonesia tersimpan sumber daya yang besar. Akan tetapi tantangan atau ancaman juga menjadi perhatian, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah laut. Perihal penegakan hukum di wilayah laut, Indonesia memiliki 13 (tigabelas) kelembagaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, 6 (enam) diantaranya telah memiliki armada laut. Kepolisian adalah salah satu dari 6 (enam) tersebut. Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut tersebut berpotensi mengalamai tumpang tindih. Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian di wilayah laut, dan batasan kepolisian dalam penegakan hukum di laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan di wilayah laut yang berupa pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Indonesia. Batasan kewenangan penegakan hukum kepolisian adalah ruang lingkup wilayahnya, yaitu hanya ada pada wilayah laut teritorial.